“PERHEBAT PERJUANGAN RAKYAT LAWAN REZIM FASIS JOKOWI-JK BONEKA IMPERIALIS”



Tema ini mendasarkan pada kondisi klas buruh, kaum tani, dan rakyat di berbagai sektor lainnya yang terus mengalami kemerosotan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan akibat dominasi dan belenggu Imperialisme dan feodalisme melalui pemerintah yang berkuasa saat ini. Imperialisme AS terus melipatgandakan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat di seluruh negeri demi bertahan hidup dari derita krisis over produksi dan kapital yang tak terpulihkan. Rezim Jokowi-JK terus melahirkan kebijakan “karpet merah”, dan jalan mulus bagi kepentingan bisnis kapitalis monopoli internasional (imperialis). Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) terus digulirkan hingga 16 jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal di Indonesia. PKE jilid IV telah melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan untuk memastikan politik upah terus berjalan. Sejak diterapkan, kini upah buruh pada setiap tahunnya hanya naik rata-rata 8 persen. Klas buruh dan pekerja lainnya mengalami defisit yang semakin tajam karena kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi dan cepat.
Skema Labour Market Flexibility (fleksibilitas pasar tenaga kerja) berupa kontrak jangka pendek, outsourching, dan pemagangan terus diperkuat untuk memastikan keuntungan super bagi imperialis dan borjuasi besar komparador. Skema ini merampas hak klas buruh atas kepastian kerja dan kesejahteraan. Pemagangan Nasional meningkatkan keuntungan bagi pengusaha karena mengurangi pengeluaran untuk upah buruh (merampas upah). Dengan skema ini, buruh (magang) bekerja dengan beban yang sama dengan buruh (tetap), namun hanya diberikan upah (uang saku) sekitar 60 - 70% dari upah minimum. Rezim Jokowi juga terus mengintensifkan perampasan tanah lebih sistematis melalui program Reforma Agraria Palsu. Program bagi-bagi sertifikat dan perhutanan sosial sesungguhnya melegitimasi perampasan dan monopoli tanah yang semakin luas dan sama sekali tidak mengatasi ketimpangan penguasaan tanah. Sebaliknya, semakin menjerat kaum tani dalam skema perampasan tanah, dan melahirkan buruh tani ataupun pengangguran di perdesaan. Kondisi ini semakin memperburuk krisis di Indonesia.Pada momentum May Day tahun ini, gerakan buruh dan rakyat Indonesia juga akan dihadapkan dengan kontestasi elektoral; Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Kontestasi seperti ini berpotensi menyeret klas buruh dalam politik praktis dukung-mendukung calon, ilusi janji perubahan nasib buruh, gesekan horizontal di kalangan gerakan buruh, ataupun langkah praktis membangun kekuatan alternatif sebagai pembanding bagi politik penguasa saat ini. FPR menegaskan bahwa fokus perjuangan politik klas buruh dan rakyat Indonesia saat ini adalah mengintensifkan perlawanan terhadap seluruh kebijakan dan tindasan fasis yang menyengsarakan klas buruh, dan kaum tani serta rakyat tertindas lainnya. Sedangkan tuntutan utamanya adalah menuntut perbaikan upah bagi klas buruh, menentang program reforma agraria palsu dan wujudkan reforma agraria sejati sebagai dasar bagi terbangunnya industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan sejati seluruh rakyat Indonesia. Tuntutan ini menjadi dasar bagi persatuan politik perjuangan rakyat Indonesia.



TUNTUTAN

-CABUT PP NO 78 TAHUN 2015.
-NAIKAN UPAH BURUH DAN BURUH TANI.
-HAPUS SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSORCHING.
-CABUT PERPRES NO 20 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA ASING.
-CABUT UU PMA
-BERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN.
-HENTIKAN KEBIJAKAN PEMAGANGAN.
-PENUHI HAK BURUH PEREMPUAN UNTUK CUTI HAID, HAMIL, LAKTASI KEGUGURAN.
-BERIKAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK RAKYAT.
-PERBAIKAN KONDISI KERJA TERHADAP BURUH.
-CABUT SELURUH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MERAMPAS HAK DEMOKRATIS RAKYAT.
-HENTIKAN SELURUH KEKERASAN DAN KRIMINALISASI TERHADAP RAKYAT YANG BERJUANG MENUNTUT HAKNYA.
-CABUT PERDAIS PERTANAHAN.
-HENTIKAN PROGRAM REFORMA AGRARIA PALSU PEMERINTAH.
-WUJUDKAN  REFORMA AGRARIA SEJATI SEBAGAI JALAN PEMBANGUNAN INDUSTRIALISASI NASIONAL YANG BERDAULAT.
-HENTIKAN SELURUH AGRESI IMPERIALIS DI SELURUH NEGERI.
-BERIKAN KEBEBASAN BEREKSPRESI BAGI RAKYAT.
-HENTIKAN PEMBANGUNAN NYIA.
-PENUHI HAK ATAS UPAH PEMAIN PSIM JOGJA.
-USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI  PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA.
-BERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PENGENDARA BECAK KOTOR.
-CABUT HKM DAN HENTIKAN MONOPOLI TANAH HUTAN DI GUNUNG KIDUL.
-NAIKAN SUBSIDI PERTANIAN DAN HENTIKAN IMPOR KOMODITAS PERTANIAN.
-BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT PAPUA.



Front Perjuangan Rakyat (FPR) Yogyakarta



Erlangga HB
Kordinator

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
"Rakyat Bersatu Melawan Liberalisasi, Privatisasi, Dan Komersialisasi Pendidikan" Pendahuluan Pada 2 Mei 2018, rakyat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hardiknas sekaligus menghormati Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia yang juga lahir pada tanggal yang sama. Salah satu sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Pemikiran ini menjadi salah satu bekal bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa tanpa pendidikan, bangsa Indonesia ini tidak akan merdeka sepenuhnya. Dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945, berbunyi ketentuan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Adapun hak ini lahir dari tujuan negara yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Perihal frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa,” Mahkamah Konstitusi selaku lembaga negara ya...
Baca selengkapnya
Gambar
APA KABAR PENDIDIKAN? Part II Dalam rangka memajukan umat manusia dalam sebuah Negara , memberantas kebodohan akibat kebudayaan terbelakang sebuah masyarakat maka harus ada suatu formula atau alat kebudayaan maju yang anti mitos dan takhayaul .” itulah pendidikan” (Peng;kitab bawah tanah) Tetapi apakah betul pemerintah saat ini sudah membebaskan biaya pendidikan? Espektasi akan terbangunnya bangsa yang cerdas “seperti amanat UUD 1945” dengan tatanan masyarakat yang maju secara ekonomi, politik dan kebudayaan dan tercermin dalam penghidupan yang adil, sejahtera dan berdaulat, sampai saat ini belum bisa terwujud. Sebab kenyataannya, pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari harapan untuk dapat diabdikan bagi kepentingan Rakyat. Pendidikan saat ini, lebih diorientasikan pada kepentingan pasar semata dan, terbukti tidak pernah mampu menjawab persoalan rakyat Justru rakyat Indonesia dihambat dengan biaya yang sangat besar sebelum masuk ke pendidikan ting...
Baca selengkapnya