PERNYATAAN SIKAP FRONT MAHASISWA NASIONAL CABANG YOGYAKARTA MENDUKUNG PERJUANGAN KAWAN-KAWAN MAHASISWA UNSRI DAN MENGUTUK TINDAKAN REPRESIFITAS TERHADAP MAHASISWA YANG MENUNTUT HAKNYA.



MAHASISWA BERSATU DAN BERJUANG MELAWAN TINDAKAN FASISME DALAM KAMPUS DAN JADIKAN KAMPUS SEBAGAI BENTENG PERTAHANAN  RAKYAT



Lagi lagi  ribuan mahasiswa kampus UNSRI tumpa ruah memenuhi jalanan kampus untuk menemui pimpinan universitas   untuk menyuarakan aspirasi mengenai UKT dan penonaktifan status 3 orang mahasiswa. Seperti biasanya aksi dimulai pda pukul 08:00 WIB dengan tujuan rektorat UNSRI.  Mahasiswa yang melakukan audensi mencoba untuk menyampaikan tuntutanya namun tidak diberikan kesempatan oleh pihak rektorat dan menolak isi tuntutan mahasiswa. Pada pukul 11:11 – 12:00 WIB team audensi berhasil melobi pihak rektorat untuk meminta agar jumlah pihak yang mengikuti audensi sejumlah 15 orang dari ribuan mahasiswa yang hadir. Sebelum nya 15 orang masuk ke dalam ruangan untuk melakukan uadensi mereka terlebih dahulu digeleda oleh pihak kepolisiaan (Seolah-olah ke 15 orang ini adalah penjahat).
            Ketika selesai melakukan audensi sebanyak 15 orang mahasiswa yang juga tidak kunjung memperoleh keputusan  yang pasti karena rektor UNSRI yang di wakili oleh WR 1, WR 3, WR 4 tidak mau menandatangani 4 point isi tuntutan mahasiswa tersebut, dan hanya mengunci 1 tuntutan kawan kawan mahasiswa yakni penurunan UKT Bidik Misi pada level 1 sebesar Rp. 500.000 dan pada akhirnya ke 15 orang tersebut memilih untuk keluar dari ruangan audensi dengan penuh rasa kekecewaan. Pada akhirnya ke 15 orang tersebut  memutuskan untuk melaksanakan sholat Dzuhur di mushollah rektorat pada pukul13:00 – 13:20 WIB. Setelah selesai melaksanakan sholat 15 orang tersebut memutuskan hendak keluar dari gedung rektorat untuk menemui ribuan massa aksi yang telah lama menunggu jalanya proses audensi sekitar 40 menit lamahnya.
 Dalam waktu yang bersamaan terjadi tidakan represifitas yang di lakukan oleh pihak keamanan (polisi dan satpam) yang berjaga, terhadap saudara  Dedi Satria yang mencoba membuka pintu sebelah kiri dari gedung rektorat . Melihat hal tersebut massa aksi yang semula melakukan aksi damai terpacing emosi yang saling berdorongan dengan pihak keamanan. Dan selanjutnya  2 orang mahasiwapun menjadi korban tindakan fasis yaitu  Dedi Satria dan Agus Arianto beserta Presiden Mahasiswa berserta keluarga yang mendapat teror dari dari pihak kampus sehingga tidak bisa mendapingi massa aksi.
            Tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kampus merupakan tindakan yang anti demokrasi dan semakin menunjukan kepada seluruh mahasiswa bahwa watak asli rezim Jokowi-Jk. Atas dasar situasi diatas maka kami Front Mahasiswa Nasional Cabang Yogyakarta Menyatakan Sikap dan Menuntut :
1.      Hapus sistem  UKT sekarang  juga.
2.      Cabut laporan rektorat UNSRI terhadap presiden mahasiswa UNSRI di polres ogan ilir
3.      Normalisasi kembali akun akademik tiga mahasiswa
4.      Usut tuntas insiden pemukulan yang dilakukan oleh pihak keamanan
5.      Pihak rektorat UNSRI harus meminta maaf  secara terbuka kepada mahasiswa atas tindakan Represifitas yang dilakukan oleh pihak keamanan.
6.      Rektorat UNSRI harus menjamin kebebasan berorganisasi berpendapat sebagai ekspresi di dalam kampus
7.      Hentikan seluruh tindakan kekerasan kepada mahasiswa yang menuntut hak di kampusnya
8.      Wujudkan pendidikan yang ilmiah,demokratis dan mengabdi kepada rakyat. 

Hormat Kami
Front Masiswa Nasional Cabang Yogyakarta  
Ketua


Fandy Atmajaya S. S

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
"Rakyat Bersatu Melawan Liberalisasi, Privatisasi, Dan Komersialisasi Pendidikan" Pendahuluan Pada 2 Mei 2018, rakyat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hardiknas sekaligus menghormati Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia yang juga lahir pada tanggal yang sama. Salah satu sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Pemikiran ini menjadi salah satu bekal bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa tanpa pendidikan, bangsa Indonesia ini tidak akan merdeka sepenuhnya. Dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945, berbunyi ketentuan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Adapun hak ini lahir dari tujuan negara yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Perihal frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa,” Mahkamah Konstitusi selaku lembaga negara ya...
Baca selengkapnya
Gambar
“PERHEBAT PERJUANGAN RAKYAT LAWAN REZIM FASIS JOKOWI-JK BONEKA IMPERIALIS” Tema ini mendasarkan pada kondisi klas buruh, kaum tani, dan rakyat di berbagai sektor lainnya yang terus mengalami kemerosotan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan akibat dominasi dan belenggu Imperialisme dan feodalisme melalui pemerintah yang berkuasa saat ini. Imperialisme AS terus melipatgandakan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat di seluruh negeri demi bertahan hidup dari derita krisis over produksi dan kapital yang tak terpulihkan. Rezim Jokowi-JK terus melahirkan kebijakan “karpet merah”, dan jalan mulus bagi kepentingan bisnis kapitalis monopoli internasional (imperialis). Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) terus digulirkan hingga 16 jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal di Indonesia. PKE jilid IV telah melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan untuk memastikan politik upah terus berjalan. Sejak diterapkan, kini upah buruh pada setiap tahunnya hanya naik rata-rata 8 perse...
Baca selengkapnya
Gambar
APA KABAR PENDIDIKAN? Part II Dalam rangka memajukan umat manusia dalam sebuah Negara , memberantas kebodohan akibat kebudayaan terbelakang sebuah masyarakat maka harus ada suatu formula atau alat kebudayaan maju yang anti mitos dan takhayaul .” itulah pendidikan” (Peng;kitab bawah tanah) Tetapi apakah betul pemerintah saat ini sudah membebaskan biaya pendidikan? Espektasi akan terbangunnya bangsa yang cerdas “seperti amanat UUD 1945” dengan tatanan masyarakat yang maju secara ekonomi, politik dan kebudayaan dan tercermin dalam penghidupan yang adil, sejahtera dan berdaulat, sampai saat ini belum bisa terwujud. Sebab kenyataannya, pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari harapan untuk dapat diabdikan bagi kepentingan Rakyat. Pendidikan saat ini, lebih diorientasikan pada kepentingan pasar semata dan, terbukti tidak pernah mampu menjawab persoalan rakyat Justru rakyat Indonesia dihambat dengan biaya yang sangat besar sebelum masuk ke pendidikan ting...
Baca selengkapnya