PERNYATAAN SIKAP FRONT MAHASISWA NASIONAL CABANG YOGYAKARTA MENGECAM TINDAKAN REPRESIFITAS TERHADAP MASSA AKSI ALIANSI SELAMATKAN SLAMET DAN MENDUKUNG PERJUANGAN KAWAN-KAWAN ALIANSI SELAMATKAN SLAMET DALAM MEMPERTAHANKAN TANAHNYA DARI PT. SAE DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PLTPB BATURADEN



PERNYATAAN SIKAP FRONT MAHASISWA NASIONAL CABANG YOGYAKARTA MENGECAM TINDAKAN REPRESIFITAS TERHADAP MASSA AKSI ALIANSI SELAMATKAN SLAMET DAN MENDUKUNG PERJUANGAN KAWAN-KAWAN ALIANSI SELAMATKAN SLAMET DALAM MEMPERTAHANKAN TANAHNYA DARI PT. SAE DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PLTPB BATURADEN

MAHASISWA BERSATU, LAWAN SEGALAH BENTUK MONOPOLI TANAH YANG MENGATASNAMAKAN PEMBANGUNAN YANG TIDAK MENGABDI KEPADA RAKYAT.














Senin 09 Oktober 2017 kawan-kawan aliansi selamatkan slamet melakukan aksi damai di kantor bupati banyumas untuk menolak pembangunan PLTPB Baturaden yang merampas tanah rakyat seluas 24.660 hektar di sekitar lereng Gunung Slamet. Dalam melakukan aksinya kawan-kawan mendapat tindakan represifitas dari aparat keamanan, seperti yang terlihat massa aksi dibubarkan secara paksa oleh pihak keamanan pada pukul 22:00 WIB.  Sebelum pukul 22:00 WIB massa aksi sudah mendapat peringatan dari pihak keamanan akan tetapi massa aksi ingin tetap tingal di depan kantor bupati sampai keinginan mereka terpenuhi, sampai ketika massa aksi melakukan shalawat tiba-tiba pihak keamanan  menarik korlap aksi, dan sebagian kawan-kawan massa aksi membantu korlap dan sebagian lainya tetap melakukan sholawat. Secara tiba-tiba dari bagian kiri dan kanan massa aksi pihak keamanan langsung mengepung massa aksi dan membubarkan secara paksa dengan memukili,menangkap kawan-kawan massa aksi dan membongkar tenda-tenda kesehatan  yang dibangun oleh kawan-kawan massa aksi, maka dengan sendirinya massa aksi berlarian untuk menyelamatkan diri dari pihak keamanan yang mencoba memukili mereka.sebagian besar massa aksi  berlarian ke arah kampus-kampus yang berada disekitar tempat aksi.
                Berdasarkan kronologi diatas maka kami Front Mahasiswa Nasional Cabang Yogyakarta mengecam dan mengutuk keras tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh pihak keamanan terhadap massa aksi tersebut, dan tindakan pihak keamanan tersebut menunjukan kepada kita bahwa rezim boneka Jokowi-Jk tidak segan-segan memukul dan melukai rakyatnya sendiri demi melancarkan proyek titipan imperalisme yang dibungkus dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Atas dasar situasi diatas maka kami Front Mahasiswa Nasional Cabang Yogyakarta Menuntut :
1.       Hentikan pembangunan PLTPB Baturaden yang dilakukan oleh Pt. SAE sekarang juga
2.       Bupati banyumas dan plores banyumas harus meminta maaf secara terbuka terhadap kawan-kawan massa aksi
3.       Bupati banyumas dan plores banyumas harus menangung semua biaya kerusakan dan biaya pengobatan yang diterimah oleh massa aksi
4.       Hentikan segalah bentuk tindakan kekerasan, teror dan intimidasi terhadap rakyat yang berjuang mempertahankan haknya
5.       Laksanakan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional yang strategis dan mandiri.


Hormat Kami
Front Mahasiswa Nasional Cabang Yogyakarta
Fandi Atmajaya Sero Sero
(Ketua)

More Info :
081329327991 (Ketua : Fandi Atmajaya Sero-sero)
085200535638 (Sekretaris : Rhuzny Purap)
Instragram : @fmnyogyakarta
Oa Line : Id @xkm2786x
FB : Fmn Cabang Yogyakarta
Twitter : @fmncabangyogya2

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
"Rakyat Bersatu Melawan Liberalisasi, Privatisasi, Dan Komersialisasi Pendidikan" Pendahuluan Pada 2 Mei 2018, rakyat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hardiknas sekaligus menghormati Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia yang juga lahir pada tanggal yang sama. Salah satu sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Pemikiran ini menjadi salah satu bekal bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa tanpa pendidikan, bangsa Indonesia ini tidak akan merdeka sepenuhnya. Dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945, berbunyi ketentuan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Adapun hak ini lahir dari tujuan negara yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Perihal frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa,” Mahkamah Konstitusi selaku lembaga negara ya...
Baca selengkapnya
Gambar
“PERHEBAT PERJUANGAN RAKYAT LAWAN REZIM FASIS JOKOWI-JK BONEKA IMPERIALIS” Tema ini mendasarkan pada kondisi klas buruh, kaum tani, dan rakyat di berbagai sektor lainnya yang terus mengalami kemerosotan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan akibat dominasi dan belenggu Imperialisme dan feodalisme melalui pemerintah yang berkuasa saat ini. Imperialisme AS terus melipatgandakan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat di seluruh negeri demi bertahan hidup dari derita krisis over produksi dan kapital yang tak terpulihkan. Rezim Jokowi-JK terus melahirkan kebijakan “karpet merah”, dan jalan mulus bagi kepentingan bisnis kapitalis monopoli internasional (imperialis). Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) terus digulirkan hingga 16 jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal di Indonesia. PKE jilid IV telah melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan untuk memastikan politik upah terus berjalan. Sejak diterapkan, kini upah buruh pada setiap tahunnya hanya naik rata-rata 8 perse...
Baca selengkapnya
Gambar
APA KABAR PENDIDIKAN? Part II Dalam rangka memajukan umat manusia dalam sebuah Negara , memberantas kebodohan akibat kebudayaan terbelakang sebuah masyarakat maka harus ada suatu formula atau alat kebudayaan maju yang anti mitos dan takhayaul .” itulah pendidikan” (Peng;kitab bawah tanah) Tetapi apakah betul pemerintah saat ini sudah membebaskan biaya pendidikan? Espektasi akan terbangunnya bangsa yang cerdas “seperti amanat UUD 1945” dengan tatanan masyarakat yang maju secara ekonomi, politik dan kebudayaan dan tercermin dalam penghidupan yang adil, sejahtera dan berdaulat, sampai saat ini belum bisa terwujud. Sebab kenyataannya, pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari harapan untuk dapat diabdikan bagi kepentingan Rakyat. Pendidikan saat ini, lebih diorientasikan pada kepentingan pasar semata dan, terbukti tidak pernah mampu menjawab persoalan rakyat Justru rakyat Indonesia dihambat dengan biaya yang sangat besar sebelum masuk ke pendidikan ting...
Baca selengkapnya