APA KABAR PENDIDIKAN?

Part I




Pendidikan merupakan instrumen kebudayaan yang melahirkan sebuah kesadaran bersama secara bebas merdeka, untuk mewujudkan sebuah peradabaan manusia yang sama atas penguasaan ekonomi, politik dan sosial budaya. Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya (alam dan masyarakat).[1] Bagaimana pendidikan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk memajukan kebudayaan rakyat dan peradaban bangsa serta dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pendidikan dibangun secara bersama dan diperuntukan bagi kepentingan bersama seluruh masyarakat. Oleh karena itu pendidikan ialah hak warga negara yang mencerminkan adanya peran negara atas dunia pendidikan, dimana negara berkewajiban menyelenggarakannya demi kepentingan seluruh warga negara. Sebab esensi dari pendidikan adalah sebuah sistem pendidikan yang ditempa dan dibangun untuk meningkatkan taraf berpikir manusia demi tercapainya tatanan masyarakat yang adil dan beradab.[2] Pendidikan harus menjadi media untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 “…..Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,….”.

 Namun kenyataan diindonesia kekinian berkata lain, pendidikan tidak berkembang pada jalurnya yang luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan rakyat indonesia. Saat ini terdapat 4.550 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat masuk perguruan tinggi hanya sebesar 31,1 persen dari penduduk usia 19-23 tahun yang mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.[3] Rendahnya akses rakyat atas pendidikan tinggi tersebut disebabkan biaya kuliah yang terus melambung tinggi. Biaya kuliah yang mahal tersebut dilegitimasi oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang diatur dalam pasal 84 dimana pendidikan tinggi dijadikan sebagai institusi yang berdiri sendiri (otonomi) dengan topangan dana dari mahasiswa, orang tua mahasiswa, perusahaan baik swasta maupun negara. Substansi pasal tersebut merupakan pengulangan pasal 46 dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi disebabkan bertentangan dengan paragraph ke empat pembukaan UUD 1945, pasal 33 UUD 1945, dan pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa oleh karena anggaran pendidikan secara keseluruhan dibiayai dan didanai oleh negara, maka bagi satuan pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi tidak dapat memperoleh sumber dana langsung dari masyarakat. Sumber dana tersebut harus masuk melalui pemerintah yang kemudian disalurkan kepada satuan-satuan pendidikan yang akan mendapatkan hibah dana pendidikan. Atas dasar tersebut, seluruh rakyat indonesia mestinya dapat mengakses pendidikan.

Tidak sampai disitu, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan agustus 2017 tercatat tingkat tenaga kerja berdasarkan pendidikan mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan angka mencapai 50,98 juta orang atau 42,13 persen, SMP sebanyak 21,72 juta orang atau 17,95 persen, SMA sebanyak 21,13 juta orang atau 17,46 persen, SMK sebanyak 12,59 juta orang atau 10,40 persen, Diploma I/II/III sebanyak 3,28 juta orang atau 2,71 persen, dan universitas sebanyak 11,32 juta orang atau 9,35 persen.[4] Kenyataan tersebut mencerminkan orientasi pendidikan di Indonesia pada umumnya yang merupakan suatu rangkaian proses pemenuhan akan tenaga kerja murah.

Selain itu pemerintahan Jokowi meminta perbankan untuk mengeluarkan produk finansial baru berupa kredit pendidikan atau student loan “Saya ingin memberi PR (pekerjaan rumah) kepada bapak ibu sekalian. Dengan yang namanya student loan atau kredit pendidikan” ujar jokowi.[5] Student loan bukanlah hal baru diindonesia, student loan telah diatur dalam UU DIKTI tepatnya pada pasal 76 yang berbunyi:
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.
(2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.
       Student loan menjadi masalah tersendiri ketika hal tersebut menjadi pilihan prioritas yang dilakukan Perguruan Tinggi khususnya PTN. Beban ekonomi berupa hutang yang ditanggung ketika mahasiswa lulus akan memberatkan mahasiswa yang kurang mampu secara finansial. Hal ini juga merupakan bukti lepasnya tanggung jawab negara atas dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi dengan menyerahkannya pada lembaga keuangan.
       Kenyataan tersebut diatas hanyalah sebagian kecil dari maraknya praktek liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi dalam dunia pendidikan di indonesia yang dilegitimasi oleh pemerintah melalui seperangkat peraturan. Lantas, kenapa pendidikan mengalami pergeseran dari yang tadinya tanggung jawab Negara menjadi seakan diserahkan pada mekanisme pasar?

Sumber:

[1] Dewantara, Ki Hadjar. 1962. Karja I (Pendidikan). Pertjetakan Taman Siswa, Jogjakarta.
[2] Paulo Freire. Politik pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004.
[3] http://m.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/17/11/20/ozpyyo280-apk-perguruan-tinggi-tak-sebanding-dengan-jumlah-kampus. Diakses pada tanggal 14/04/2018, pukul 17.00 WIB.
[4] http://jakarta.tribunnews.com/2018/03/01/mayoritas-tenaga-kerja-indonesia-didominasi-lulusan-sd. Diakses tanggal 14/04/2018, pukul 17.50 WIB.
[5] https://nasional.kompas.com/read/2018/03/15/13383861/jokowi-minta-perbankan-garap-kredit-pendidikan-seperti-di-as. Diakses tanggal 14/04/2018, pukul 19.10 WIB.
Paldi
Ka. Dept Pendidikan dan Propaganda
FMN Cabang Yogyakarta

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
"Rakyat Bersatu Melawan Liberalisasi, Privatisasi, Dan Komersialisasi Pendidikan" Pendahuluan Pada 2 Mei 2018, rakyat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hardiknas sekaligus menghormati Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia yang juga lahir pada tanggal yang sama. Salah satu sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Pemikiran ini menjadi salah satu bekal bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa tanpa pendidikan, bangsa Indonesia ini tidak akan merdeka sepenuhnya. Dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945, berbunyi ketentuan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Adapun hak ini lahir dari tujuan negara yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Perihal frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa,” Mahkamah Konstitusi selaku lembaga negara ya...
Baca selengkapnya
Gambar
“PERHEBAT PERJUANGAN RAKYAT LAWAN REZIM FASIS JOKOWI-JK BONEKA IMPERIALIS” Tema ini mendasarkan pada kondisi klas buruh, kaum tani, dan rakyat di berbagai sektor lainnya yang terus mengalami kemerosotan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan akibat dominasi dan belenggu Imperialisme dan feodalisme melalui pemerintah yang berkuasa saat ini. Imperialisme AS terus melipatgandakan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat di seluruh negeri demi bertahan hidup dari derita krisis over produksi dan kapital yang tak terpulihkan. Rezim Jokowi-JK terus melahirkan kebijakan “karpet merah”, dan jalan mulus bagi kepentingan bisnis kapitalis monopoli internasional (imperialis). Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) terus digulirkan hingga 16 jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal di Indonesia. PKE jilid IV telah melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan untuk memastikan politik upah terus berjalan. Sejak diterapkan, kini upah buruh pada setiap tahunnya hanya naik rata-rata 8 perse...
Baca selengkapnya
Gambar
APA KABAR PENDIDIKAN? Part II Dalam rangka memajukan umat manusia dalam sebuah Negara , memberantas kebodohan akibat kebudayaan terbelakang sebuah masyarakat maka harus ada suatu formula atau alat kebudayaan maju yang anti mitos dan takhayaul .” itulah pendidikan” (Peng;kitab bawah tanah) Tetapi apakah betul pemerintah saat ini sudah membebaskan biaya pendidikan? Espektasi akan terbangunnya bangsa yang cerdas “seperti amanat UUD 1945” dengan tatanan masyarakat yang maju secara ekonomi, politik dan kebudayaan dan tercermin dalam penghidupan yang adil, sejahtera dan berdaulat, sampai saat ini belum bisa terwujud. Sebab kenyataannya, pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari harapan untuk dapat diabdikan bagi kepentingan Rakyat. Pendidikan saat ini, lebih diorientasikan pada kepentingan pasar semata dan, terbukti tidak pernah mampu menjawab persoalan rakyat Justru rakyat Indonesia dihambat dengan biaya yang sangat besar sebelum masuk ke pendidikan ting...
Baca selengkapnya