Pernyataan Sikap FMN Cabang Yogyakarta*
*Mengecam Tindakan Anti Demokrasi Rektor Unnes Yang Memberikan Sanksi Skorsing kepada Mahasiswa Unnes Yang Berjuang Menolak Uang Pangkal dan Mendukung Perjuangan Mahasiswa Unnes*
Pada hari Senin 9 juli 2018 kembali terjadi pembungkaman terhadap perjuangan mahasiswa. Salah satu mahasiswa Unnes; Julio Belnanda Harianja Mahasiswa Fakultas Hukum mendapat sanksi skorsing melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 304/P/2018. Dalam keputusan tersebut menyatakan tuduhan kepada kawan Julio atas tindakan yang memicu atau menghasut yang menimbulkan keonaran. Atas tuduhan tersebut, Rektor melayangkan skorsing selama 2 semester dan pelarangan untuk berkegiatan non akademik di lingkungan kampus Unnes. 

Tindakan yang tidak demokratis tersebut merupakan suatu upaya Rektorat Unnes untuk menakut-nakuti dan membungkam perjuangan mahasiswa Unnes yang sedang berjuang menolak diberlakukan Uang Pangkal dikampus Unnes. Tuduhan Rektorat Unnes melalui SK Skorsing tersebut sangat tidak demokratis dan tidak ilmiah karena tidak mempunyai dasar pikir dan alasan yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari tidak dilaluinya mekanisme yang berlaku yaitu sidang etik. Ini menunjukan tidak ada pembuktian yang sah bahwa kawan Julio melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Rektor Unnes. Kami menilai tindakan Rektor tersebut adalah tindakan secara sepihak dan anti terhadap kritik.
Atas dasar keadaan tersebut, FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) Cabang Yogyakarta MENGECAM KERAS TINDAKAN REKTORAT UNNES.
FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) Cabang Yogyakarta Menyatakan Sikap dan Tuntutan:

1) Menuntut Rektor Unnes untuk mencabut SK Skorsing terhadap kawan Julio.
2) Menuntut kepada Rektor Unnes mencabut peraturan rektor yang membatasi ruang demokrasi dan kebebasan bagi mahasiswa. Wujudkan demokrasi sejati di kampus.
3) Hentikan segala bentuk tindakan represifitas dan intimidasi terhadap mahasiswa yang berjuang untuk hak-hak demokratis dan rakyat Indonesia.
3) Mendukung perjuangan Mahasiswa Unnes dalam Menolak diberlakukan Uang Pangkal di Kampus Unnes.
4) Hentikan segala bentuk tindakan represifitas dan intimidasi terhadap mahasiswa yang berjuang untuk hak-hak demokratis dan rakyat Indonesia.
5) Menuntut Pemerintah Jokowi-JK untuk menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan. 

Yogyakarta, 10 juli 2018.
*FMN Cabang Yogyakarta*
 M. Ali R. L.
(Ketua FMN Cabang Yogyakarta)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
"Rakyat Bersatu Melawan Liberalisasi, Privatisasi, Dan Komersialisasi Pendidikan" Pendahuluan Pada 2 Mei 2018, rakyat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hardiknas sekaligus menghormati Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia yang juga lahir pada tanggal yang sama. Salah satu sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Pemikiran ini menjadi salah satu bekal bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa tanpa pendidikan, bangsa Indonesia ini tidak akan merdeka sepenuhnya. Dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945, berbunyi ketentuan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Adapun hak ini lahir dari tujuan negara yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Perihal frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa,” Mahkamah Konstitusi selaku lembaga negara ya...
Baca selengkapnya
Gambar
“PERHEBAT PERJUANGAN RAKYAT LAWAN REZIM FASIS JOKOWI-JK BONEKA IMPERIALIS” Tema ini mendasarkan pada kondisi klas buruh, kaum tani, dan rakyat di berbagai sektor lainnya yang terus mengalami kemerosotan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan akibat dominasi dan belenggu Imperialisme dan feodalisme melalui pemerintah yang berkuasa saat ini. Imperialisme AS terus melipatgandakan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat di seluruh negeri demi bertahan hidup dari derita krisis over produksi dan kapital yang tak terpulihkan. Rezim Jokowi-JK terus melahirkan kebijakan “karpet merah”, dan jalan mulus bagi kepentingan bisnis kapitalis monopoli internasional (imperialis). Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) terus digulirkan hingga 16 jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal di Indonesia. PKE jilid IV telah melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan untuk memastikan politik upah terus berjalan. Sejak diterapkan, kini upah buruh pada setiap tahunnya hanya naik rata-rata 8 perse...
Baca selengkapnya
Gambar
APA KABAR PENDIDIKAN? Part II Dalam rangka memajukan umat manusia dalam sebuah Negara , memberantas kebodohan akibat kebudayaan terbelakang sebuah masyarakat maka harus ada suatu formula atau alat kebudayaan maju yang anti mitos dan takhayaul .” itulah pendidikan” (Peng;kitab bawah tanah) Tetapi apakah betul pemerintah saat ini sudah membebaskan biaya pendidikan? Espektasi akan terbangunnya bangsa yang cerdas “seperti amanat UUD 1945” dengan tatanan masyarakat yang maju secara ekonomi, politik dan kebudayaan dan tercermin dalam penghidupan yang adil, sejahtera dan berdaulat, sampai saat ini belum bisa terwujud. Sebab kenyataannya, pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari harapan untuk dapat diabdikan bagi kepentingan Rakyat. Pendidikan saat ini, lebih diorientasikan pada kepentingan pasar semata dan, terbukti tidak pernah mampu menjawab persoalan rakyat Justru rakyat Indonesia dihambat dengan biaya yang sangat besar sebelum masuk ke pendidikan ting...
Baca selengkapnya