Postingan

Gambar
Pernyataan Sikap FMN Cabang Yogyakarta* *Mengecam Tindakan Anti Demokrasi Rektor Unnes Yang Memberikan Sanksi Skorsing kepada Mahasiswa Unnes Yang Berjuang Menolak Uang Pangkal dan Mendukung Perjuangan Mahasiswa Unnes* Pada hari Senin 9 juli 2018 kembali terjadi pembungkaman terhadap perjuangan mahasiswa. Salah satu mahasiswa Unnes; Julio Belnanda Harianja Mahasiswa Fakultas Hukum mendapat sanksi skorsing melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 304/P/2018. Dalam keputusan terse but menyatakan tuduhan kepada kawan Julio atas tindakan yang memicu atau menghasut yang menimbulkan keonaran. Atas tuduhan tersebut, Rektor melayangkan skorsing selama 2 semester dan pelarangan untuk berkegiatan non akademik di lingkungan kampus Unnes.  Tindakan yang tidak demokratis tersebut merupakan suatu upaya Rektorat Unnes untuk menakut-nakuti dan membungkam perjuangan mahasiswa Unnes yang sedang berjuang menolak diberlakukan Uang Pangkal dikampus Unnes. Tuduhan Rektorat Un...
Gambar
MENGHAPUS WAJIB PRESENSI KULIAH [1] Oleh : Panji Mulkillah Ahmad [2] Wajib presensi kuliah adalah peraturan yang sudah lama, dan kebanyakan mahasiswa sudah merasa terbiasa dengan hal itu. Yang namanya mahasiswa, ya kuliah. Jangan bolos. Supaya tidak bolos, dibikin aturan wajib presensi kuliah. Bagi mahasiswa yang presensinya kurang dari batas tertentu, biasanya 75%, konsekuensinya tidak bisa ikut ujian. Maka siap-siap saja si mahasiswa itu tidak mendapat skor, lalu indeks prestasinya jelek, dan mesti mengulang mata kuliah pada semester berikutnya. Saya kira aturan ini terdapat hampir di semua kampus. Tapi jika dilihat secara historis, aturan wajib presensi kuliah ternyata usianya tidak lama-lama amat. Senior-senior saya pada angkatan 2000-an awal, 90an, 80an, dan seterusnya, pernah bercerita bahwa pada perkuliahan semasa mereka tidak seketat seperti sekarang. Berbeda dengan sekarang, mahasiswa dulu tidak ada kewajiban presensi kuliah. Selama si mahasiswa bisa menyelesa...
Gambar
PERNYATAAN SIKAP FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) YOGYAKARTA “MENGECAM AKSI-AKSI ANARKIS DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI DAN TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERISTIWA 1 MEI 2018 DI PERTIGAAN UIN SUNAN KALIJAGA” Dibawah rezim Jokowi-JK boneka Imperialis, rakyat indonesia sering dihadapkan dengan kebijakan dan tindakan fasis anti demokrasi melalui alat reaksi negara (TNI-POLRI). Mulai dari intimidasi, teror maupun kriminalisasi terhadap rakyat senantiasa dilakukan oleh rezim boneka hari ini untuk meredam perjuangan rakyat atas penghisapan dan penindasan yang disebabkan oleh dominasi imperialisme dan feodalisme di indonesia. Pemberangusan serikat buruh di pabrik-pabrik, kriminalisasi kaum tani di desa-desa, pembubaran mimbar bebas di kampus-kampus, dan tindakan fasis anti demokrasi lainnya yang terus dilancarkan rezim Jokowi-JK terhadap seluruh perlawanan rakyat tertindas. Padahal didalam konstitusi UUD 1945 dengan jelas tertuang pada BAB XA (HAK A...
Gambar
"Rakyat Bersatu Melawan Liberalisasi, Privatisasi, Dan Komersialisasi Pendidikan" Pendahuluan Pada 2 Mei 2018, rakyat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hardiknas sekaligus menghormati Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia yang juga lahir pada tanggal yang sama. Salah satu sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Pemikiran ini menjadi salah satu bekal bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa tanpa pendidikan, bangsa Indonesia ini tidak akan merdeka sepenuhnya. Dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945, berbunyi ketentuan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Adapun hak ini lahir dari tujuan negara yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Perihal frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa,” Mahkamah Konstitusi selaku lembaga negara ya...
Gambar
“PERHEBAT PERJUANGAN RAKYAT LAWAN REZIM FASIS JOKOWI-JK BONEKA IMPERIALIS” Tema ini mendasarkan pada kondisi klas buruh, kaum tani, dan rakyat di berbagai sektor lainnya yang terus mengalami kemerosotan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan akibat dominasi dan belenggu Imperialisme dan feodalisme melalui pemerintah yang berkuasa saat ini. Imperialisme AS terus melipatgandakan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat di seluruh negeri demi bertahan hidup dari derita krisis over produksi dan kapital yang tak terpulihkan. Rezim Jokowi-JK terus melahirkan kebijakan “karpet merah”, dan jalan mulus bagi kepentingan bisnis kapitalis monopoli internasional (imperialis). Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) terus digulirkan hingga 16 jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal di Indonesia. PKE jilid IV telah melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan untuk memastikan politik upah terus berjalan. Sejak diterapkan, kini upah buruh pada setiap tahunnya hanya naik rata-rata 8 perse...
Gambar
Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia Pada 2 Mei nanti, bangsa Indonesia akan memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hardiknas sekaligus menghormati Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia yang juga lahir pada tanggal yang sama. Salah satu sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Pemikiran ini menjadi salah satu bekal bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Uniknya, 2 Mei ini juga adalah tanggal wafatnya Paulo Freire, salah seorang tokoh pendidikan yang mendunia, yang melahirkan pemikiran bahwa tujuan dari pendidikan adalah memanusiakan manusia. Meskipun Ki Hajar Dewantara dan Paulo Freire mewakili zaman yang berbeda, namun keduanya punya warisan pemikiran yang masih relevan bagi dunia pendidikan dewasa ini. Tapi tulisan kali ini tidak akan membahas lebih jauh pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara maupun Paulo Freire. K...
Gambar
APA KABAR PENDIDIKAN? Part II Dalam rangka memajukan umat manusia dalam sebuah Negara , memberantas kebodohan akibat kebudayaan terbelakang sebuah masyarakat maka harus ada suatu formula atau alat kebudayaan maju yang anti mitos dan takhayaul .” itulah pendidikan” (Peng;kitab bawah tanah) Tetapi apakah betul pemerintah saat ini sudah membebaskan biaya pendidikan? Espektasi akan terbangunnya bangsa yang cerdas “seperti amanat UUD 1945” dengan tatanan masyarakat yang maju secara ekonomi, politik dan kebudayaan dan tercermin dalam penghidupan yang adil, sejahtera dan berdaulat, sampai saat ini belum bisa terwujud. Sebab kenyataannya, pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari harapan untuk dapat diabdikan bagi kepentingan Rakyat. Pendidikan saat ini, lebih diorientasikan pada kepentingan pasar semata dan, terbukti tidak pernah mampu menjawab persoalan rakyat Justru rakyat Indonesia dihambat dengan biaya yang sangat besar sebelum masuk ke pendidikan ting...